Babinsa Koramil 19 Montong Tuban Monitoring Penyaluran BLT BBM

TUBAN, – Kebijakan pemerintah mengalihkan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi bantuan sosial (Bansos) untuk keluraga penerima manfaat mulai disalurkan di Kabupaten Tuban.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM dan Sembako dengan total senilai Rp 500.000, - dari total 13 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Montong, dengan jumlah keseluruhan 3.604 keluarga penerima manfaat berlangsung di 4 titik yaitu di Balai Desa Maindu, Jetak, Montongsekar, dan Tanggulangin, Senin (12/9/2022).

Baca juga: Babinsa Koramil 0811/13 Tambakboyo Tuban Hadiri Kegiatan Bakti Sosial dan Qurban Untuk Sesama di Masjid Mujahidin

Babinsa Koramil 0811/19 Montong bersama Bhabinkamtibmas Polsek Montong pun dilibatkan untuk memberikan pengawalan dan pengawasan pada pendistribusian bansos tersebut.

Baca juga: Melalui BLT DD, Babinsa Desa Cengkong Parengan Tuban Berharap Dapat Memenuhi Kebutuhanya Sehari-hari

“Untuk penyaluran bantuan melalui PT. Pos Indonesia yang di pusatkan di Balai Desa Jetak sendiri terdiri dari 3 Desa yaitu : Desa Jetak, Pakel dan Pucangan dengan total sebanyak 1.080 keluarga penerima manfaat, ” tutur Babinsa Desa Jetak Serka Wahono.

Sementara itu Danramil 0811/19 Montong Lettu Inf Anang Susani mengatakan bahwa pengawalan dan pengawasan yang dilakukan Babinsa Koramil 0811/19 Montong dilakukan mulai dari pendataan, pendampingan hingga pengawasan penyaluran Bantuan secara bersama-sama dengan perangkat lainnya. 

Baca juga: Sigap, Babinsa Koramil 03 Semanding Tuban Bantu Padamkan Kebakaran Rumah Warga

“Pemerintah telah melibatkan berbagai pihak terkait termasuk TNI-Polri untuk ikut serta pada kegiatan penyaluran bantuan sosial mulai dari pendataan sampai pendistribusian bantuan kepada masyarakat, dengan harapan bantuan tepat sasaran sesuai dengan data yang ada, ” katanya.

Bantuan sosial yang diberikan ini diharapkan membantu masyarakat terdampak penyesuaian harga BBM serta dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat. (Pendim0811)

Baca juga: Pantau PN Cikarang, Ombudsman RI: Penyelenggara Harus Menerapkan Standar Pelayanan